Raih Predikat Disclaimer APBN Maros-Palopo Akan Dikurangi

Peringatan keras ini disampaikan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Syamsul Arif Rifa’i saat menjadi pembicara dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Sulsel 2011 yang diikuti seluruh kepala daerah di Sulsel kemarin. “Daerah yang masih disclaimer akan kita kurangi bantuannya dari pemerintah pusat, utamanya Kemendagri. Kami harapkan seluruhnya WTS (wajar tanpa syarat),”kata Syamsul. Salah satu yang menjadi sanksinya adalah pengurangan APBN di tahun mendatang.Maros dan Palopo sejak beberapa tahun lalu meraih predikat disclaimer dari segi pengelolaan keuangan daerahnya dan pertanggungjawaban pemakaian kas daerahnya.

Karena itu,Kemendagri mendorong agar daerah tersebut segera berbenah. “Kalau siclaimer terus lalu ditambah anggarannya terus,kan tidak cocok.Pemerintah pusat tentunya akan mengambil langkah-langkah,”katanya. Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyambut baik ancaman sanksi yang diberikan kepada dua kabupaten di Sulsel yang masih berpredikat disclaimer. “Kita harus tata aturan.Kalau disclaimer terus,ngapain.Kalau perlu dimasukkan ke penjara. Pasti ada yang tidak beres kan,” katanya. Mantan bupati dua periode ini menyatakan,sanksi yang diberikan tersebut tidak berarti mengabaikan empati kepada Kab Maros dan Kota Palopo.Dia menegaskan, aturan yang berlaku harus ditegakkan dan kepada oknum yang bersalah, harus dihukum sesuai sanksi yang berlaku.        

Belum lama ini,Anggota IV BPK-RI Rizal Djalil juga menegur kedua daerah yang berturut- turut meraih disclaimer. Menurutnya, dengan masih adanya dua kabupaten/kota di Sulsel yang mendapatkan disclaimer, maka hal ini dianggap bisa menjadi pengganjal bagi Pemprov Sulsel untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

10 Program Gubernur

Dalam Musrenbang kemarin, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menetapkan 10 target program pencapaian wilayah. Ke-10 target yang dicanangkan ini masing-masing sebagai pusat pertumbuhan pembangunan di luar Pulau Jawa, pusat pelayanan distribusi barang dan jasa, titik utama pendidikan dan kesehatan di Kawasan Timur Indonesia dan daerah dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata delapan hingga sembilan persen.

Selain itu, daerah dengan percepatan agribisnis dan agroindustri, daerah pengembangan industri manufaktur dan pertambangan, daerah yang memiliki jaminan ketersediaan listrik, interkoneksi perhubungan udara dan laut serta daerah yang pemenuhan pangan rakyatnya dijamin oleh pemerintah. Hal ini ditekankan Syahrul kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sulsel yang hadir pada Musrembang kemarin. Dia mengungkapkan, sejumlah pencapaian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir,Sulsel optimistis dapat meraih 10 target tersebut.

Meski demikian,pemprov membutuhkan sinergitas dan dukungan penuh disertai komitmen yang tinggi dari seluruh kabupaten dan kota di Sulsel serta unsur masyarakat. Selain menetapkan 10 program rencana Sulsel ke depan, Syahrul juga menetapkan lima syarat agar daerah ini masuk dalam jajaran 10 provinsi terbaik di Indonesia dalam pemenuhan hak dasar, yaitu sistem pemerintahan yang baik, tingkat perekenomian yang stabil, kondisi sosial yang baik dan penegakan hukum serta penciptaan ketentraman dan keamanan. _ wahyudi

Ket.Gambar:

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo bersalaman dengan Bupati Bantaeng,HM Nurdin Abdullah, usai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, di balroom Hotel Grand Clarion, Makassar, kemarin.

Sumber :Seputar Indonesia, http://www.depdagri.go.id/news/2011/04/13/apbn-maros-palopo-akan-dikurangi