PKS Mengeluh Tak Diajak Bahas Kontrak Koalisi

TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera mengeluh karena tak dilibatkan dalam pembahasan rancangan kontrak baru koalisi. Kini, isi kontrak itu sudah final dan siap dilaksanakan.

"Harus ngomong, dong, ini masalahnya apa. Jika disepakati satu konsep, kita obrolin. Masak, ngobrolin negara mainnya merem saja. Ini kan menyangkut masalah orang banyak," kata Ketua PKS Fachri Hamzah di ruang kerjanya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Senin 11 April 2011 kemarin.

Menurut dia, semua perwakilan partai koalisi harus diundang dalam pertemuan untuk membahas substansi kontrak. Anggota DPR ini menyatakan enam partai anggota koalisi adalah pemegang saham di Sekretariat Gabungan. "Duduk dan ngobrol, kasih masukan. Hasil ngobrol menjadi masukan draf. Kok tiba-tiba sudah teken.”

Partainya menilai kontrak koalisi yang masih berlaku sudah bagus. Tapi, jika muncul kontrak baru, PKS tak menutup kemungkinan itu asalkan diajak berembuk. Fachri menyatakan partainya belum menerima rancangan kontrak baru. "Kami belum teken karena belum punya drafnya.”

Memang hanya PKS yang tak diajak membahas kontrak baru. Elite PKS juga belum dipanggil oleh Presiden untuk membicarakan komitmen PKS dalam koalisi. PKS dan Partai Golkar dianggap membangkang karena mendorong usul hak angket mafia perpajakan, yang akhirnya kandas di DPR.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, berpendapat rancangan kontrak sudah final. Partai koalisi hanya bisa menerima atau menolak. "Tak bisa ditawar lagi," ujarnya, dua hari lalu. Menurut dia, perwakilan PKS tak ikut membahas kontrak karena tak pernah datang rapat. "Mereka bilangnya enggak mau kalau makan-makan. Lha, kami membahasnya sambil makan-makan.”

Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan lima pemimpin partai koalisi menyetujui isi kontrak, yakni dia, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Radjasa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali.

Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono menyatakan belum tahu pemimpin Sekretariat Gabungan akan diganti. "Belum diumumkan, tunggu saja," katanya di kantor Presiden kemarin. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PPP Muchammad Romahurmuziy mengatakan anggota koalisi akan bergiliran memimpin Sekretariat Gabungan. Ini tertera dalam rancangan kontrak baru.